Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada sejumlah pihak terkait mengatakan e-KTP tidak diperkenankan difoto copy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP.

Berikut surat edaran Mendagri yang mengimbau e-KTP tidak difotocopy:

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 10 kota terbaik dalam kinerja pemerintahan dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya di Indonesia. Selain kota, juga ditetapkan provinsi dan kabupaten terbaik. 10 kota tersebut yakni, Kota Tangerang, Madiun, Yogyakarta, Depok, Medan, Cimahi, Surakarta, Mojokerto, Tegal, dan Kota Sawahlunto.

Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi itu dilihat dari kinerja pemerintahan, dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. 

Komisi Pemilihan Umum telah menerima berkas 6.576 bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disetor 12 partai peserta Pemilu. Delapan dari 12 partai tersebut mendaftar di hari terakhir pendaftaran Daftar Calon Sementara. “Perempuan sebanyak 2.434 orang dan laki-laki sebanyak 4.142 orang,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik,  usai menutup pendaftaran, Senin 22 April 2013.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengusulkan sejumlah perubahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Gamawan mengusulkan ada sejumlah perubahan sistem dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, terutama pemilihan kepala daerah secara langsung. 

Sepanjang tahun 2013,akan dilaksanakan 152 pemilu kepala daerah. Sebanyak 103 pilkada sudah dijadwalkan waktunya yang terdiri dari 12 provinsi, 67 kabupaten, dan 24 kota. Adapun 49 daerah lain adalah Provinsi Papua dan Kabupaten Puncak (Papua) yang tertunda, Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah), Kabupaten Deiyai dan Paniai (Papua) serta Morowali (Sulawesi Tengah) yang harus menggelar pilkada ulang karena putusan Mahkamah Konstitusi.

Sampai tahun 2012, pemerintah telah mengevaluasi 13.500 peraturan daerah, sebagian dikembalikan ke daerah untuk diperbaiki, sementara 824 perda di antaranya telah dibatalkan karena dianggap menghambat investasi. Menurut Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, pemerintah saat ini menargetkan untuk melakukan evaluasi atas 1.500 perda lagi, terutama yang dianggap akan menghambat investasi.